Kebakaran di Polsek Ciracas, Diduga Pelakunya Adalah Militer

Belum ada kejelasan terkait siapa pelaku pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (12/12) hingga seakarang. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah para tentara, namun bukti yang disampaikan oleh para saksi mata masih belum cukup kuat. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak polisi maupun tentara.



Hal ini terkait dengan kasus tukang parkir yang mengeroyok TNI AL Kapten Komarruddin (47) di depan Minimarkat Arundina, Senin (10/12) kemarin siang. Kini 300 tentara menghampiri untuk menyelidiki terkait kasus tersebut. Terdapat 7 TNI masuk ke ruang tahanan Polsek yang mencari pelaku pengeroyokan tersebut.

Muhammad Isnur, Kepala Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan bahwa kasus ini bisa menjadi bukti. Ia pun juga berpendapat bahwa hal ini merupakan budaya dari tentara yang tidak pernah berubah sejak jaman Soeharto lengser di tahun 1998. Budaya ini disebut sebagai 'Jiwa Korsa'.

Kasus Ini Harus Diadili dengan Peradilan Umum bukan Peradilan Militer


Isnur menganggap bahwa semangat jiwa korsa tersebut adalah jiwa korsa yang keterlaluan alias berlebihan dan tidak tepat pada posisinya. Dan para pemimpin TNI seharusnya mengetahui hal ini juga segera menindak lanjuti secara hukum.

Budaya tentara cenderung dinilai telah melanggar dan melangkahi proses hukum yang berlaku. Tentara tak perlu sampai mendatangi kantor polisi dan masuk ke sel tahanan. Karena hal ini dianggap sebagai melewati teritorial tentara dengan polisi juga ototritas polisi.

Tentu hal ini dianggap sebagai contoh yang buruk sebagai aparatur negara yang seharusnya menjaga ketentraman negara.

Jika memang benar pelaku dari pembakaran kantor Polsek tersebut adalah tentara, tentunya mereka harus diadili sesuai hukum negara dan melalui Peradilan Umum, bukan Peradilan Militer. Karena hal ini diperkuat oleh TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 dan Undang-Undang TNI yang menyatakan tentang reformasi Peradilan Militer.

Bukti kuat itu akan benar adanya, jika terdapat anggota TNI yang melakukan tindakan pidana di ranah publik, umum, atau sipil.

Yati Andriany, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), sependapat dengan Isnur, di mana ia beranggapan bahwa penyerbuan kantor polisi adalah tindakan jiwa korsa yang bukan pada tempatnya.

Nama kepolisian Indonesia akan tercoreng dan simbol Polri akan tergradasi sebagai penegak hukum jika hal ini tidak dilanjuti dengan sebenar-benarnya.

Tak Hanya Sekali, Kasus Ini Juga Pernah Terjadi


Kasus kebrutalan anggota TNI sebenarnya tidak terjadi sekali saja, melainkan pernah terjadi sebelumnya. Mengingat dulu adanya kasus di bulan Maret tahun 2017, terdapat 12 anggota Kopasus menyerang Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka telah berani menerobos gerbang penjara, menahan sipil, hingga menembak mati empat tahanan dianggap sebagai tindakan brutal dalam jiwa korsa yang bukan pada tempatnya.

Aris Santoso selaku pengamat militer, setelah adanya 2 kasus ini, maka ia menganggap bahwa pimpinan institusi tak pernah melakukan perubahan kultur mereka, mereka hanya sibuk dengan jabatan dan pangkatnya saja.

Sedang Beni Sukadis selaku Peneliti Studi Militer Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSIH), mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang membuat mereka (tentara) sudah tidak peduli dengan mekanisme hukum di Indonesia. Salah satunya mengenai teritorial kepemimpinan.

Ia juga menambahi, bahwa kasus ini adalah memang betul arahan dari atasan mereka.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel